JAKARTA, KOMPAS.com " Seruan pembubaran partai politik yang kerap melakukan korupsi mulai menjadi wacana di tengah masyarakat. Pengamat politik J Kristiadi menilai, partai politik tidak serta-merta harus dibubarkan. Jika ada oknum partai yang bersalah maka yang harus mendapat hukuman adalah oknum tersebut. "Jangan partainya yang dibubarkan. Orangnya yang harus dihukum seberat-beratnya. Ini bagaimanapun juga kita harus membuka peluang untuk membentuk parpol. Karena partai sangat diperlukan dalam sistem politik sekarang ini," ujar Kristiadi dalam talkshow "Revitalisasi Kepemimpinan Nasional" di Gedung Universitas Atmajaya, Jakarta, Jumat (12/8/2011). Kadang-kadang aspek yang paling penting dari subjek tidak segera jelas. Jauhkan membaca untuk mendapatkan gambaran yang lengkap.
Menurutnya, agar korupsi oleh oknum partai tidak terjadi lagi, partai perlu melakukan kaderisasi dengan menanamkan nilai-nilai kekuasaan untuk mengelola kehidupan rakyat lebih baik, bukan kekuasaan untuk mencari kekayaan. "Saya rasa partai belum mengerti sebetulnya cara melaksanakan kaderisasi yang benar. Kaderisasi kalau cuma dikumpulkan 3-5 hari, diberi ceramah, itu tidak mendidik. Tapi menanamkan nilai itu betul-betul diajarkan mulai dari anak usia muda dan diberikan keteladanan mengenai pentingnya mengabdi kepada rakyat," paparnya. Oleh karena itu, menurut Kristiadi, jika ingin dunia politik pun bersih dari indikasi-indikasi korupsi, diperlukan lembaga-lembaga yang dapat mengawasi institusi politik. Para penguasa pun harus diawasi agar tindakan dan kerja mereka benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. "Orang yang masuk ranah politik, siapa pun cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan. Untuk itu, perlu ada instrumen regulasi untuk menciptakan suatu sistem di mana setiap penguasa bisa dikontrol institusi kekuasaan yang lain. Kemudian membuat sistem di mana sistem-sistem itu bisa mengontrol perilaku pemimpin sehingga mereka memang melakukan semua tindakan sesuai dengan keinginan masyarakat," tukasnya.
Menurutnya, agar korupsi oleh oknum partai tidak terjadi lagi, partai perlu melakukan kaderisasi dengan menanamkan nilai-nilai kekuasaan untuk mengelola kehidupan rakyat lebih baik, bukan kekuasaan untuk mencari kekayaan. "Saya rasa partai belum mengerti sebetulnya cara melaksanakan kaderisasi yang benar. Kaderisasi kalau cuma dikumpulkan 3-5 hari, diberi ceramah, itu tidak mendidik. Tapi menanamkan nilai itu betul-betul diajarkan mulai dari anak usia muda dan diberikan keteladanan mengenai pentingnya mengabdi kepada rakyat," paparnya. Oleh karena itu, menurut Kristiadi, jika ingin dunia politik pun bersih dari indikasi-indikasi korupsi, diperlukan lembaga-lembaga yang dapat mengawasi institusi politik. Para penguasa pun harus diawasi agar tindakan dan kerja mereka benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. "Orang yang masuk ranah politik, siapa pun cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan. Untuk itu, perlu ada instrumen regulasi untuk menciptakan suatu sistem di mana setiap penguasa bisa dikontrol institusi kekuasaan yang lain. Kemudian membuat sistem di mana sistem-sistem itu bisa mengontrol perilaku pemimpin sehingga mereka memang melakukan semua tindakan sesuai dengan keinginan masyarakat," tukasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar