Rp7 Miliar buat Anas untuk Amankan Media

Apakah Anda pernah merasa seperti Anda tahu hanya cukup tentang
akan berbahaya? Mari kita lihat apakah kita dapat mengisi sebagian dari celah dengan info terbaru dari para ahli
.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak hanya mengambil langsung jatah Partai Demokrat terkait kasus pembangunan wisma atlet Sea Games di Jaka Baring, Palembang, Sumatera Selatan senilai Rp 9 milyar. Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum menurut Nazaruddin juga mengambil jatah uang Rp 7 milliar yang diperuntukkan untuk media massa.

"Tujuh miliar rupiah untuk mengamankan media saja diminta Anas, itu jelas ada rekayasa," ujar Nazaruddin dalam pesan singkat melalui Blackberry Messenger (BBM), Kamis (30/6/2011).

Menurut Nazaruddin, dirinya kebingungan melihat semua hal tersebut terutama penetapan status tersangka oleh KPK kepada dirinya. Pasalnya, Mirwan Amir dan Angelina Sondakh di Badan Anggaran sudah mengakui bahwa menerima sejumlah uang.

Namun, tetap saja, lanjut Nazaruddin, dirinya yang dianggap bersalah.

Kadang-kadang aspek yang paling penting dari subjek tidak segera jelas. Jauhkan membaca untuk mendapatkan gambaran yang lengkap.

"Saya bingung lihat ini semua. Padahal Mirwan Amir dan Angelina sudah mengakui ini semua. Malah begitu kasus ini meledak di depan saya dan Angelina dan Jafar Hafsah, Mirwan mengaku baru ngasih uang," katanya

Sebelumnya Nazaruddin juga membuat pernyataan menghebohkan menyusul penetapan status tersangka oleh KPK dalam kasus suap pembangunan wisma atlet Sea Games, Jaka Baring, Palembang, Sumatera Selatan. Nazaruddin menyebut Anas kecipratan uang senilai Rp 9 Milyar.

"Uang Rp 9 milyar itu dari Sesmen Menpora diberikan sama Paul, dari Paul diberikan ke I Wayan Koster dari Wayan dan Angelina Sondakh diserahkan ke Mirwan Amir dari Mirwan Amir diserahkan ke pimpinan Badan Anggaran(Banggar) langsung dan ketua Fraksi Demokrat dan Mirwan Amir kalau jatah Demokrat tidak diserahkan ke saya tetapi langsung ke ketua umum Demokrat Anas langsung," kata Nazaruddin sebagaimana dilansir Tribunnews.

Nazaruddin juga mengaku bingung dirinya ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Padahal tidak ada sedikitpun keterlibatan dirinya. Keputusan tersebut lanjut Nazaruddin dinilainya sebagai rekayasa yang sangat luar biasa.

"Saya bingung atas dasar apa KPK tetapkan saya sebagai tersangka ,padahal saya tidak pernah terima uang dari urusan Menpora. Saya lihat sudah luar biasa rekayasa yang dilakukan untuk saya," katanya.

Pertanggungan ini artikel informasi adalah sebagai lengkap dapat hari ini. Tapi kau selalu harus meninggalkan terbuka kemungkinan bahwa penelitian di masa depan dapat mengungkap fakta-fakta baru.

KPK Tetapkan Nazaruddin Tersangka

Apakah Anda pernah bertanya-tanya apa sebenarnya dengan
? Informatif laporan ini dapat memberikan Anda wawasan tentang semua yang anda pernah ingin tahu tentang
.

JAKARTA, KOMPAS.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. Ketua KPK Busyro Muqoddas menyampaikan hal tersebut melalui pesan singkat, Kamis (30/6/2011).Namun,  Busyro belum menjelaskan lebih detil terkait peningkatan status Nazaruddin itu.

Wakil Ketua KPK M Jasin menambahkan, peningkatan status Nazaruddin sebagai tersangka melalui pengembangan penyidikan kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet.

Pengetahuan dapat memberikan keuntungan yang nyata. Untuk memastikan Anda mendapat informasi tentang
, terus membaca.

"Berdasarkan pengembangan penyidkan kasus Sesmenpora," katanya.

Kasus ini melibatkan tiga orang tersangka lainnya yakni Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah, Mohamad El Idris. Sebelumnya KPK menjadwalkan tiga pemanggilan pemeriksaan terhadap Nazaruddin dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus itu. Namun, Nazaruddin mangkir dari tiga kali pemanggilan tersebut.

Diketahui, Nazar kini tengah berada di Singapura.Adapun, Nazaruddin disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games. Kamaruddin Simanjuntak selaku mantan kuasa hukum Rosa mengungkapkan, Rosa pernah mengaku kepadanya bahwa dia hanya diperintah atasannya, M Nazaruddin untuk mengantarkan El Idris menemui Wafid di kantor Wafid di Kementrian Pemuda dan Olahraga.

Dalam pertemuan tersebut, ketiganya diduga bertransaksi suap dengan bukti cek senilai Rp 3,2 miliar itu.Namun, kemudian Rosa mencabut keterangannya soal Nazaruddin tersebut. Rosa mengaku sudah tidak bekerja di PT Anak Negeri dan membantah jika Nazaruddin disebut sebagai atasannya di PT Anak Negeri.

Saya berharap bahwa membaca informasi di atas adalah menyenangkan dan pendidikan untuk Anda. Anda proses pembelajaran harus berlangsung - semakin Anda memahami tentang subjek apapun, semakin Anda akan dapat berbagi dengan orang lain.

Arahkan Panji Gumilang ke Kasus NII

Jika Anda sungguh-sungguh tertarik untuk mengetahui tentang
, Anda harus berpikir melampaui dasar-dasar. Artikel informatif mengambil melihat lebih dekat hal yang perlu Anda ketahui tentang
.

JAKARTA, KOMPAS.com " Bareskrim Polri didesak mengembangkan pemeriksaan terhadap Panji Gumilang ke dugaan keterlibatan dalam jaringan Negara Islam Indonesia, bukan hanya terkait dugaan pemalsuan dokumen kepengurusan Yayasan Pesantren Indonesia.

"Penyidik mestinya kembangkan pemeriksaan ke makar," kata Imam Supriyanto, yang melaporkan Panji, ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (29/6/2011). Imam dimintai tanggapan mengenai pemeriksaan Panji kemarin yang hanya seputar kasus pemalsuan.

Imam adalah orang yang melaporkan Panji setelah namanya dicoret dalam struktur pengurus Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) yang menaungi Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat. Imam dan Panji adalah pendiri YPI.

Imam mengatakan, dirinya sudah menjelaskan berbagai hal mengenai posisi Panji sebagai pemimpin Negara Islam Indonesia (NII) saat diperiksa penyidik. Selain itu, ia juga sudah memberikan berbagai barang bukti keterlibatan Panji dalam NII.

Setelah Anda mulai bergerak melampaui informasi latar belakang dasar, Anda mulai menyadari bahwa ada lebih banyak
dari Anda mungkin memiliki pikiran pertama.

"Saya sudah sama-sama dengan dia (Panji) di NII sejak tahun 1988. Perjalanan saya dengan Panji sudah saya ceritakan ke penyidik," kata pria yang mengaku mantan Menteri Peningkatan Produksi NII itu. "Saya sudah berikan dokumen-dokumen, pidato pertanggungjawaban Panji di hadapan majelis syuro, catatan hasil sidang dewan syuro tentang pengangkatan imam, kabinet, anggota legislatif, dan lain-lain," tutur Imam.

Selain itu, tambah dia, terungkapnya jaringan NII wilayah Jawa Tengah memperlihatkan NII masih aktif serta memperkuat keterlibatan Panji. Pasalnya, kata dia, penyidik memiliki bukti tanda terima dari Gubernur NII Jateng ke Menteri Keuangan NII sebelum diterima Panji.

Ketika dimintai tanggapan pengakuan Panji yang tak mengerti soal NII, Imam menjawab, "Maling mana mau ngaku."

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Boy Rafli Amar mengatakan, belum ada agenda pemeriksaan lanjutan terhadap Panji. "Masih menunggu jadwal dari penyidik," kata dia.

Ali Tanjung, pengacara Panji, mengatakan, pihaknya siap memenuhi jika ada pemeriksaan lanjutan. "Sebagai warga negara yang baik, kami siap kalau dipanggil kembali," ucapnya.

Harinya akan datang ketika Anda dapat menggunakan sesuatu yang anda baca di sini untuk mendapatkan dampak yang menguntungkan. Kemudian Anda akan senang Anda mengambil waktu untuk mempelajari lebih lanjut tentang
.

Syafii: Indonesia, Demokrasi "Tetapi"

Jalan terbaik tindakan untuk mengambil kadang-kadang tidak jelas sampai Anda telah terdaftar dan dianggap alternatif Anda. Paragraf berikut ini akan membantu petunjuk Anda ke apa yang para ahli pikir signifikan.

JAKARTA, KOMPAS.com " Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif, mengatakan, setelah beberapa kali mencoba sistem demokrasi tanpa nama selama 13 tahun, Indonesia telah mengalami banyak kemajuan. Kemajuan tersebut dalam makna memberi kebebasan luas kepada rakyat untuk sepenuhnya menggunakan haknya dalam proses pengambilan keputusan politik secara reguler.

Namun, menurut dia, dalam sistem demokrasi itu selalu ada "tetapi". "Tetapi yang paling sarat dosa adalah kenyataan bahwa tujuan kemerdekaan berupa 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia' belum semakin mendekat di tengah-tengah pertumbuhan yang banyak dipuji itu. Lautan kemiskinan masih bersama kita, yaitu mereka yang berada pada lapis bawah piramida kekuasaan, sementara di puncak atasnya bertengger para elite yang telah cukup puas menikmati buah kemerdekaan ini," ujar Maarif di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (28/6/2011).

'Tetapi' lainnya adalah ongkos demokrasi melalui pemilu langsung yang mahal. Maarif menuturkan, sekitar tiga tahun yang lalu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memperkirakan bahwa ongkos pemilu tidak kurang dari Rp 400 triliun selama lima tahun.

Oleh karena itu, politisi yang akrab dipanggil Buya Syafii ini menilai bahwa pada 2011, tentu biaya tersebut akan semakin membengkak."Seorang calon bupati saja misalnya sampai menghabiskan puluhan miliar dalam pemilu kepala daerah, dan itu belum tentu menang. Dengan demikian, kita belum menemukan cara yang efisien dalam melaksanakan sistem demokrasi Indonesia yang dipuji oleh pihak luar itu," katanya.

Jika Anda tidak memiliki detail yang akurat tentang
, maka Anda mungkin membuat pilihan yang buruk pada subjek. Jangan biarkan hal itu terjadi: terus membaca.

Selain itu, 'tetapi' selanjutnya adalah demokrasi sekarang ini belum pernah serius melaksanakan seruan mantan Presiden RI Soekarno tentang pembangunan bangsa dan pembangunan karakter yang telah berlaku sejak awal kemerdekaan.

Buya mengatakan, tidak ada seorang pemimpin di Indonesiayang benar-benar berpikir strategis untuk jangka panjang bagi pembangunan yang dinilainya belum selesai ini. Para pemimpin saat ini terlalu sibuk dengan politik kekuasaan yang telah menguras banyak energi bangsa.

"Akibatnya, proses intergrasi nasional masih saja harus dihadapkan pada ujian-ujian berat dan berdarah-darah. Terahkir yang dampaknya besar berlaku di Aceh dan Papua," tuturnya.

Oleh karena itu, Buya meminta agar para pemimpin negeri ini memerhatikan dan memperbaiki berbagai persoalan tersebut. Menurut dia, jika keadaan seperti itu dibiarkan terus-menerus, rakyat Indonesia dapat tidak percaya lagi dengan sistem demokrasi di negeri ini.

"Kalau sudah tidak percaya lagi dengan demokrasi, sangat berbahaya sekali. Itu sudah menjadi lampu merah bagi bangsa ini. Jangan sampai terjadi itu. Apalagi sekarang sudah banyak orang bikin survei, misalnya lebih enak dengan Pak Harto atau sebagainya. Nah, itu artinya kekecewaan yang mendalam sekali. Jadi, pemerintah harus menanggapi kekecewaan ini," tandasnya.

Nah, itu tidak sulit sama sekali, bukan? Dan kau telah menerima banyak pengetahuan, hanya dari mengambil beberapa waktu untuk penelitian kata seorang pakar di
.

OC Kaligis Bantah Ruhut Soal Nazaruddin

Artikel berikut mencakup topik yang baru saja pindah ke tengah panggung - setidaknya tampaknya begitu. Jika Anda sudah berpikir Anda perlu tahu lebih banyak tentang hal itu, inilah kesempatan Anda.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum M Nazaruddin, Oc Kaligis, mengatakan, kliennya tidak akan pulang dalam waktu dekat. Pernyataan itu dikemukakan Kaligis untuk merespon pernyataan politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, yang mengatakan anggota komisi VII itu akan pulang sekitar tiga minggu lagi.

Nazaruddin, mantan bendahara umum Partai Demokrat, itu  saat ini dikabarkan berada di Singapura untuk menjalani pengobatan sakit jantung yang dideritanya.

"Karena sekarang itu banyak politisasi dalam kasus-kasus yang menimpa dia (Nazaruddin). Jadi, enggak mungkin dia mau pulang dalam waktu-waktu dekat ini," kata Kaligis kepada wartawan di PN Jakarta Pusat, Selasa (28/6/2011).

Kaligis menjelaskan, politisasi kliennya tersebut dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama, Nazaruddin merasa diperlakukan sebagai tersangka, padahal, statusnya saat ini masih sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet Sea Games 2011 di Palembang. Kedua, Nazaruddin merasa pencegahannya ke luar negeri tidak wajar, karena dirinya belum ditetapkan sebagai tersangka.

Apakah semuanya masuk akal sejauh ini? Jika tidak, aku yakin bahwa hanya dengan membaca sedikit lebih, semua fakta akan jatuh ke tempatnya.

"Kemudian Anda bandingkan dengan beberapa orang yang lari ke Singapura, ya, kenapa itu tidak diperlakukan sama," katanya.

Kaligis menuturkan, berbagai politisasi kasus menimpa kliennya itu telah dikumpulkan oleh beberapa pengacara di Singapura. Dia menilai, dalam hukum Internasional, sangat berbahaya jika Indonesia terus melakukan cara tersebut.

"Dan, kalau misalnya nanti Nazar ditetapkan jadi tersangka, nanti kita akan masukan ke pengadilan Singapura. Kalau kasus ini dibuka di Singapura akan amat sangat mengerikan, karena di sana Indonesia itu tidak bisa berbohong," tuturnya.

Dia menambahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak bisa menjemput Nazaruddin ke Singapura, karena kompetensi KPK hanya di wilayah hukum Indonesia saja. Menurutnya, jika ada tim penjemput KPK datang ke Singapura pasti akan ditangkap, karena yang dapat memasuki negara tersebut hanya turis dan bussinesman.

"Memang, peraturannya kan seperti itu. Makanya, saya cuma bilang, marilah kita koreksi masing-masing, karena tidak mungkin bendahara itu tidak mencatat seluruh uang masuk dan keluar. Jadi, kita tunggu saja tanggal mainnya," tukasnya.

Seperti diberitakan, KPK sendiri sudah dua kali melayangkan panggilan kepada Nazaruddin. Pertama, terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan di Departemen Pendidikan Nasional pada 2007, yaitu di Direktorat Jenderal Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas. Kedua, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. Namun, Nazaruddin selalu mangkir dari panggilan tersebut.

Semoga bagian di atas telah berkontribusi untuk pemahaman Anda tentang
. Berbagi pemahaman baru Anda tentang
dengan orang lain. Mereka akan berterima kasih untuk itu.

Darsem Menunggu Restu Raja Fahd

info mutakhir tentang
tidak selalu hal yang termudah untuk mencari. Untungnya, laporan ini mencakup
info terbaru yang tersedia.

JAKARTA, KOMPAS.com " Proses pemulangan tenaga kerja wanita Darsem binti Dawud Tawar yang divonis eksekusi mati di Arab Saudi tinggal menunggu restu Raja Fahd. Pemerintah Indonesia sudah membayar uang ganti rugi atau diyat sebesar Rp 4,7 miliar untuk membebaskan Darsem dari hukuman pancung.

Sejauh ini, kami telah menemukan beberapa fakta menarik tentang
. Anda mungkin memutuskan bahwa informasi berikut ini bahkan lebih menarik.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Kepala BNP2TKI) M Jumhur Hidayat mengemukakan, sesuai mekanisme, proses pengampunan pekerja yang tersandungmasalah hukum di Arab Saudi harus melalui restu raja. Olehkarena itu, Pemerintah Indonesia kini tinggal menunggu waktukarena urusan membayar uang ganti rugi ke lembaga pengampunan (Lembaga LaznaIslah) sudah dilakukan.

"Kalau Raja Fahd mengatakan proses sudah cukup dan diberi restu, ya kitasecepatnya akan memulangkan dia (Darsem)," ujar Jumhur.

Pada 6 Mei 2009, Darsem divonis hukuman matioleh pengadilan Riyadh karena terbukti membunuh majikannya. Menurut rencana, eksekusi akan dilakukan pada 7 Juli 2011. Berkat kerja samaantara pihak Lajnah Islah (Komisi Jasa Baik untuk Perdamaian danPemberian Maaf) Riyadh dan Pejabat Gubernur Riyadh, Darsem akhirnyamendapatkan maaf dari ahli waris korban dengan kompensasi membayar uangganti rugi sebesar 2 juta riyal atau sekitar Rp 4,7 miliar.

Sekarang mungkin saat yang tepat untuk menuliskan poin-poin utama tercakup di atas. Tindakan meletakkannya di atas kertas akan membantu Anda mengingat apa yang penting tentang
.

Ini Peringatan untuk SBY-Boediono

Artikel berikut menyajikan informasi yang sangat terbaru tentang
. Jika Anda memiliki minat khusus dalam
, maka artikel ini informatif diperlukan membaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merupakan peringatan kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono untuk membenahi kinerjanya. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung di Gedung DPR RI, Senin (27/6/2011).

Apa alasannya menyebutkan ini peringatan?"Ini sebenarnya warning bagi kredibilitas pemerintahan SBY-Boediono karena ini survei terendah yang pernah ada ketika sedang tidak menaikkan apa-apa. Berbeda ketika tahun 2008, menaikkan BBM pada waktu itu. Memang sempat turun, tapi tidak sampai di bawah 50 persen," katanya.

Hasil survei ini, lanjut Pramono, tampak seperti anomali. Karena ketika kondisi makroekonomi Indonesia sedang baik, penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan SBY-Boediono menurun sampai 47,2 persen. Oleh karena itu, politisi PDI-P ini menilai ada persoalan lain menyangkut kredibilitas pemerintahan.

Mereka dari Anda tidak akrab dengan yang terakhir pada
sekarang memiliki setidaknya pemahaman dasar. Tapi ada lagi yang akan datang.

"Jadi ini warning yang harus diperhatikan pemerintah, terutama Presiden SBY, bagaimana memperbaiki kinerja," tambahnya.

Pramono mencontohkan kebijakan pemerintah yang kerap membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus setiap ada persoalan, misalnya ketika persoalan tenaga kerja Indonesia (TKI) muncul. Menurut Pramono, kerja Satgas justru kontraproduktif dan tumpang tindih dengan lembaga atau badan lain yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap persoalan tersebut.

"Misalnya kenapa urusan TKI itu tidak diserahkan saja ke Menakertrans dan BNP2TKI untuk bertanggung jawab. Kalau memang tidak bisa selesai, ya sudah, menterinya atau kepala BNP2TKI-nya yang paling bertanggung jawab. Gitu lho.. Nah, karena banyak persoalan yang tak terselesaikan, inilah mungkin yang menjadi penyebab kepercayaan publik mengalami penurunan. Itu kan merata, termasuk pemilih Demokrat, enggak hanya pemilih PDI¬P," tandasnya.

Seperti diberitakan, survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mendapatkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintaha Presiden Yudhoyono merosot. Survei terhadap kepuasan publik pada bulan Juni 2011 turun sekitar 9,5 persen dibandingkan hasil survei pada Juni 2010. Ketidakpuasan publik tercermin pada aspek-aspek ekonomi, politik, penegakan hukum, hingga keamanan padaperiode Januari 2010-Juni 2011.

Ada banyak mengerti tentang
. Kami dapat menyediakan Anda dengan beberapa fakta di atas, tetapi masih ada banyak lagi untuk menulis tentang dalam artikel berikutnya.

Inilah Kekecewaan Rakyat terhadap SBY

Semakin Anda memahami tentang subjek apapun, itu menjadi lebih menarik. Ketika Anda membaca artikel ini Anda akan menemukan bahwa subjek
tentu tidak terkecuali.

JAKARTA, KOMPAS.com " Penelitian Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan merosotnya kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Peneliti senior Sunarto Ciptoharjono mengatakan, hasil ini disebabkan kekecewaan di sana-sini dari berbagai kelompok masyarakat terhadap Presiden keenam Republik Indonesia tersebut.

"Ini faktor pertama, adanya kekecewaan di beberapa komunitas terhadap kasus-kasus yang tak tuntas," katanya di kantor LSI, Minggu (26/6/2011).

Sunarto menyebutkan, kelompok pertama yang kecewa adalah komunitas pembela hak asasi manusia, seperti kasus pembunuhan Munir. "Di awal pemerintah ingin tuntaskan, tapi sampai sekarang tak terjawab dalangnya sampai sekarang. Kasus itu tidak clear sampai saat ini," tambahnya.

Komunitas yang juga kecewa adalah komunitas politik yang kecewa dengan tak terungkapnya kasus besar dana bail out Bank Century. Pertanyaan ke mana larinya dana Rp 6,7 triliun tak kunjung terjawab.

Saya percaya bahwa apa yang Anda telah membaca sejauh ini informatif. Bagian berikut ini harus pergi jauh ke arah membersihkan setiap ketidakpastian yang mungkin tetap.

Komunitas prokeberagaman agama dan pluralisme juga kecewa, contohnya dalam kasus pembunuhan aktivis Ahmadiyah. Menurut Sunarto, Presiden SBY selalu menjanjikan pembubaran organisasi-organisasi yang radikal, namun hal itu hanya berhenti pada tataran wacana.

Realisasinya nol bahkan isu kekerasan terhadap komunitas dan ekstremisme makin tinggi. Komunitas lain yang juga kecewa adalah komunitas antikorupsi, terutama dalam menanggapi kasus yang melibatkan mantan Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin dan petinggi Demokrat lainnya.

Sunarto mengatakan, SBY sejak awal sudah berjanji berdiri dalam garda depan pemberantasan korupsi. Sayangnya, kasus Nazaruddin menunjukkan korupsi terjadi di jantung partainya sendiri.

"Publik kemudian menebak-nebak ada apa dengan Nazaruddin. Sengaja diamankan atau betulan sakit karena tidak ada penanganan yang sistematis terhadap Nazaruddin, maka berkembang imajinasi di persepsi publik, di balik Nazaruddin itu ada kunci kotak pandora di mana banyak pejabat publik yang terlibat. Faktor-faktor inilah yang turut menyumbang terhadap merosotnya kinerja pemerintahan SBY," katanya.

Kekecewaan komunitas-komunitas ini diperburuk pula dengan kekecewaan publik terhadap sikap Presiden SBY yang terlalu reaktif dan gemar curhat ketika menanggapi kasus-kasus yang bukan "kelasnya presiden", seperti reaksi terhadap pesan singkat yang dinilai telah memfitnah Presiden SBY serta curhat soal gaji Presiden.

"Misalnya, reaktif terhadap SMS yang menyerang pribadi. Coba kita bayangkan dari SMS yang beredar hanya hitungan beberapa hari, SBY lalu beri tanggapan resmi. Bandingkan dgn kasus dipancungnya TKI kita di Arab Saudi. SBY baru tanggapi secara resmi beberapa hari kemudian. Tentu lebih reaktif terhadap SMS yang menyerang pribadi," katanya.

"Sebagai presiden harusnya tak perlu tanggapi hal-hal yang secara teknis, harusnya cukup dilaksanakan oleh bawahannya," tambah Sunarto kemudian.

Sebagai pengetahuan Anda tentang
terus tumbuh, Anda akan mulai melihat bagaimana
cocok ke dalam skema keseluruhan hal. Mengetahui bagaimana sesuatu berhubungan ke seluruh dunia juga penting.

Pola Penyiksaan ala Polri-TNI Diungkap

Apakah Anda ingin mencari tahu apa yang mereka-in-the-tahu harus katakan tentang
? Informasi dalam artikel di bawah ini berasal langsung dari para ahli baik informasi dengan pengetahuan khusus tentang
.

JAKARTA, KOMPAS.com " Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memaparkan hasil penelitian mereka terkait tindak kekerasan, dalam hal ini penyiksaan terhadap sejumlah orang ataupun kelompok masyarakat tertentu oleh pihak kepolisian dan TNI AngkatanDarat.

Dari hasil penelitian dari Juli 2010 sampai Juni 2011 ini tercatat 30 pola kasus penyiksaan oleh pihak kepolisian dan 18 pola penyiksaan pada TNI Angkatan Darat. Data tersebut didapatkan berdasarkan pengakuan korban maupun hasil peliputan media yang dikumpulkan oleh peneliti KontraS.

"Kami meyakini, jumlah tindak penyiksaan masih jauh lebih banyak terjadi. Hal ini karena sulitnya melakukan pemantauan terhadap tindakan penyiksaan karena umumnya terjadi di dalam kantor institusi TNI dan Polri," ujar Koordinator KontraS, Haris Azhar, di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Sabtu (25/6/2011).

Adapun pola penyiksaan pada institusi Polri yang dicatat KontraS sebagai berikut:

1. Ada empat kasus pemukulan secara berulang kali saat melakukan pemeriksaan.

2. Orang yang menjalani pemeriksaan juga direndam dalam air. KontraS mencatat ini sebanyak tujuh kasus.

3. Berbagai bentuk penyiksaan dari penangkapan saat perjalanan dan pemeriksaan. Pola penyiksaan dilakukan berupa pemukulan berulang-ulang, mulut dipukul dengan kunci inggris, telinga disundut api rokok, mata ditutup, dan terus dipukul.

Pikirkan tentang apa yang telah Anda baca sejauh ini. Apakah itu memperkuat apa yang sudah Anda ketahui tentang
? Atau ada sesuatu yang sama sekali baru? Bagaimana dengan paragraf yang tersisa?

Tak hanya itu, korban juga dijepit dengan ikat pinggang dan leher diikat dengan seutas tali, kemudian diseret dengan menarik tali tersebut. Untuk pola ini, KontraS mencatat terdapat dua kasus.

3. KontraS merujuk satu peristiwa pada pola ketiga ini, yaitu saat penangkapan orang-orang yang diduga pelaku perampokan di Bank CIMB Niaga. Dalam pemeriksaan, kaki korban (yang diduga pelaku perampokan) ditembak. Tak hanya itu, korban juga dilempar ke dalam mobil dan diinjak-injak oleh sejumlah oknum polisi.

4. Pola penyiksaan keempat, KontraS mencatat, Polri melakukan penyiksaan sebanyak 15 kali. Terkait peristiwa gerakan aktivis Republik Maluku Selatan (RMS) yang dimulai dari 1 Agustus sampai 10 Agustus 2010 korban mengalami penyiksaan, seperti dipukul berulang-ulang, ditendang dengan sepatu lars, kaki dijepit di kaki meja, ditampar, dan terakhir korban penyiksaan dipaksa berciuman dengan korban lainnya.

5. Terdapat satu kasus terungkap bahwa korban ditahan dan disetrum oleh petugas polisi.

"Pada TNI terdapat 18 kasus, terdapat dua penyiksaan hingga mengakibatkan kematian pada korban sebanyak dua kasus. Sedangkan 16 kasus, di mana penyiksaan dalam berbagai bentuk guna mendapatkan pengakuan korban (yang dituduh sebagai pelaku)," papar Haris.

Berdasarkan catatan KontraS itu, lanjut Haris, kasus yang paling dominan terjadi penyiksaan adalah kasus Papua, yaitu saat penyisiran anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM). Saat itu, dalam video penyiksaan terhadap dua orang warga Papua direkam selama 10 menit dan disebar di situs YouTube pada Oktober 2010. Dari video itu terlihat gambar orang yang melakukan penyiksaan memakai seragam militer.

Selain itu, juga kasus penyiksaan yang berujung pada kematian Charles Mali (24). Ia diduga meninggal setelah mengalami penyiksaan bersama lima temannya di Markas Yonif 744/Satya Yudha Bhakti Tobir, Kecamatan Tasifeto Timur, Atambua, NTT, pada Maret 2011.

Ketika ditanya mengenai bentuk penyiksaan yang seolah dilegalkan oleh Polri dan TNI ini, Haris menyatakan, hal itu terjadi karena kurangnya pengawasan pimpinan tinggi kedua lembaga tersebut.

"Karena mekanisme koreksi di dalam institusi keduanya masih lemah, lalu pimpinan kurang memberikan kontrol, makanya budaya kekerasan terus terpelihara," tukas Haris.

Begitulah keadaannya sekarang. Perlu diketahui bahwa setiap subjek dapat berubah dari waktu ke waktu, jadi pastikan Anda mengikuti berita terbaru.

Napi Mengamuk, 18 Ruang Lapas Hancur

Artikel menarik alamat beberapa isu kunci tentang
. Pembacaan yang cermat bahan ini bisa membuat perbedaan besar dalam bagaimana Anda berpikir tentang
.

DENPASAR.KOMPAS.com- Kerusuhan yang terjadi di dalam Lapas Kelas II A Kerobokan, Denpasar, Sabtu (25/06/2011) dini hari tadi mengakibatkan sejumlah ruangan, termasuk ruang Kepala Lapas Siswanto, rusak parah.

Sedikitnya 18 ruangan mengalami kerusakan akibat dilempar batu oleh narapidana."Ruang kalapas jendela pecah, aula, ruang pos keamanan hancur," kata Siswanto yang juga menjadi korban dalam kerusuhan tadi.

Apakah semuanya masuk akal sejauh ini? Jika tidak, aku yakin bahwa hanya dengan membaca sedikit lebih, semua fakta akan jatuh ke tempatnya.

Tak hanya menghancurkan ruangan, narapidana juga sempat membakar sejumlah berkas-berkas yang antara lain adalah registrasi narapidana.

Beruntung aksi anarkis narapidana tak berlangsung lama karena polisi datang mengendalikan situasi. "Saya langsung menghubungi polsek dan Polres, dan sekarang semuanya telah kondusif," jelas Siswanto.

Seperti diberitakan, kedatangan petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) ke Lapas Kerobokan untuk menjemput narapidana yang diduga masih menjadi bandar narkoba mendapat hadangan dari puluhan narapidana lain.

Akibat perlawanan narapidana, petugasn BNN dipukul mundur oleh mereka.Sementara dua orang terluka dalam peristiwa ini yakni Kalapas Siswanto dan seorang petugas humas BNN.

Ada banyak mengerti tentang
. Kami dapat menyediakan Anda dengan beberapa fakta di atas, tetapi masih ada banyak lagi untuk menulis tentang dalam artikel berikutnya.

SBY Menangis, Rakyat Jepang Terharu

Apakah Anda mencari beberapa informasi di dalam,
? Berikut adalah up-to-date laporan dari para ahli
yang seharusnya tahu.

TOKYO, KOMPAS.com " Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Yutaka Banno, Jumat (24/6/2011), mengatakan, pemerintah dan segenap rakyat Jepang sungguh berterima kasih Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang berkenan berkunjung ke kawasan gempa di Prefektur Miyagi, Jepang.

"Beliau berkunjung di Kawanuma, salah satu kota dengan dampak gempa dan tsunami terparah. Beliau dan istri menangis melihat kondisi di sana. Sungguh kami sangat terharu," kata Banno saat menyambut para peserta pertukaran pemuda Jepang-Indonesia JENESYS di Gedung Kementerian Luar Negeri Jepang di Tokyo, hari ini.

Jika Anda tidak memiliki detail yang akurat tentang
, maka Anda mungkin membuat pilihan yang buruk pada subjek. Jangan biarkan hal itu terjadi: terus membaca.

Kesamaan pengalaman soal gempa dan tsunami menjadi alasan tersendiri keeratan hubungan antara Jepang dan Indonesia. Kunjungan SBY dan juga program-program kerja sama seperti JENESYS diharapkan mampu menjembatani persahabatan ini.

Kerja sama bilateral, seperti program bantuan pendanaan terhadap berbagai proyek di Indonesia maupun bantuan Indonesia terhadap Jepang, akan terus ditingkatkan, demikian dikatakan Banno.

(Neli Triana dari Tokyo, Jepang)

Jadi sekarang Anda tahu sedikit tentang
. Bahkan jika Anda tidak tahu segalanya, Anda sudah melakukan sesuatu yang berharga: Anda telah memperluas pengetahuan Anda.

Anggota Komisi III Harusnya Patuhi Hukum

Paragraf berikut ini merangkum karya para ahli
yang benar-benar akrab dengan semua aspek
. Heed saran mereka untuk menghindari kejutan
.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah menyayangkan sejumlah anggota Komisi III DPR RI yang bersuara nyaring menentang keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai masa jabatan Busyro Muqqodas. Sebagai komisi hukum, seharusnya anggota dewan yang tidak setuju itu menyadari betul, bahwa keputusan tersebut telah disahkan oleh lembaga tertinggi negara tersebut.

"Kami mengingatkan sekali lagi pada sebagian kecil anggota Komisi III agar patuh terhadap hukum, patuh pada keputusan pengadilan di MK. Apalagi, Komisi III adalah Komisi Hukum, jadi seharusnya mengertilah. Tidak kemudian mencari-cari alasan yang jauh sekali dari hukum," ujar Febri di Gedung DPR/MPR RI, Jumat (24/6/2011).

DPR, tutur Febri, sudah tercoreng dengan sejumlah kasus korupsi. Oleh karena itu, sikap segelintir orang di Komisi III yang menolak putusan MK jangan sampai membuat gedung wakil rakyat itu semakin tercoreng karena mereka tak mengerti soal putusan hukum yang sah.

Sejujurnya, satu-satunya perbedaan antara Anda dan para ahli
adalah waktu. Jika Anda akan menginvestasikan waktu sedikit lebih dalam membaca, Anda akan yang lebih dekat ke status ahli ketika datang ke
.

"Pendapat orang-perorang ini semakin memperburuk dan merusak wajah DPR yang sudah buruk. Wajah DPR diidentikkan dengan kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Beberapa orang di Komisi III itu terus menerus mengkampanyekan pelanggaran hukum, pelanggaran putusan MK itu akan semakin memperburuk keadaan," imbuhnya.

Febri meminta Ketua Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman untuk menyikapi para anggota komisinya yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan menolak putusan MK.

"Ketua Komisi III itu kan berasal dari Partai Demokrat. Kita tagih sikap Demokrat, komitmen Demokrat. Tegur dong anggota-anggotanya yang pernyataannya kontroversial dan melanggar putusan pengadilan," tukas Febri.

Seperti diketahui, beberapa anggota Komisi III menentang putusan soal Busyro yang boleh menjabat sampai 4 tahun sebagai pimpinan KPK. Salah satu yang menentang adalah politisi Golkar, Bambang Soesatyo. Ia menyatakan, Busyro harus ikut dalam fit dan proper-test yang diadakan DPR dalam penetapan pimpinan KPK nantinya.

Luangkan waktu untuk mempertimbangkan poin-poin di atas. Apa yang Anda pelajari dapat membantu Anda mengatasi keraguan Anda untuk mengambil tindakan.

Saan Berjanji Bantu Temukan Karsih

Paragraf berikut ini merangkum karya para ahli
yang benar-benar akrab dengan semua aspek
. Heed saran mereka untuk menghindari kejutan
.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Demokrat, Saan Mustopa, menyatakan pihaknya akan secara serius membantu menemukan tenaga kerja Indonesia asal Karawang, Karsih bin Ocim.

Janji itu ia sampaikan di ruang Fraksi Demokrat Lantai 9 Gedung DPR RI, saat mengundang keluarga Karsih, Kamis (23/06/2011) ini.

Lihat berapa banyak Anda dapat belajar tentang
ketika Anda mengambil sedikit waktu untuk membaca sebuah artikel baik diteliti? Jangan lewatkan pada sisa informasi yang besar ini.

Karsih dikabarkan mendapat hukum pancung di Arab Saudi pada tahun 2007, karena dituduh membunuh anak majikannya. "Untuk kasus ini, kami akan serius mengetahui posisi Karsih. Termasuk dari sejumlah TKI yang terancam di hukum mati. Karsih berasal dalam dapil saya (Kawarang). Saya berkewajiban untuk berusaha maksimal mencari informasi posisi Karsih," kata Saan.

Saan akan meminta bantuan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Kedutaan Besar RI di Arab Saudi untuk mencari Karsih. Apalagi dengan dibentuknya Satgas untuk TKI, dapat bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta BNP2TKI untuk menyelesaikan masalah-masalah TKI saat ini.

Ia membantah pembentukan Satgas karena lembaga pemerintah gagal menyelesaikan problema TKI, seperti pada kasus Ruyati, Darsem, Karsih, dan TKI lainnya.

"Menurut saya mereka (Satgas) bisa saling bersinergi dengan BNP2TKI, untuk benar-benar bisa melindungi, menyelesaikan berbagai problem.Ini bisa mendukung lembaga yang sudah ada. Ini sangat menarik perhatian," katanya.

Semoga bagian di atas telah berkontribusi untuk pemahaman Anda tentang
. Berbagi pemahaman baru Anda tentang
dengan orang lain. Mereka akan berterima kasih untuk itu.

Ansyaad: Terorisme Masih Ancaman Serius

Paragraf berikut ini merangkum karya para ahli
yang benar-benar akrab dengan semua aspek
. Heed saran mereka untuk menghindari kejutan
.

JAKARTA, KOMPAS.com " Dalam penegakan hukum terhadap aksi terorisme, sejak tahun 2002 hingga saat ini, Polri telah berhasil menangkap ratusan teroris, dan di antaranya telah diadili serta dijatuhi hukuman. Bahkan, lima orang di antaranya telah divonis hukuman mati. Akan tetapi, kenyataannya, aksi terorisme masih terus berlangsung dan menjadi ancaman nyata. Ada kecenderungan pula, teroris lebih memperluas targetnya. Hal itu disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme  Irjen  Ansyaad Mbai dalam seminar bertajuk "Menuju Kerangka Hukum Pemberantasan Terorisme Yang Komprehensif" di Jakarta, Kamis (23/6/2011).

Menurut dia, hal tersebut terjadi karena penegak hukum belum maksimal dalam merancang program deradikalisasi untuk menetralisir ideologi radikal yang menjadi pemicu utama terjadinya aksi terorisme.

"Memang kenyataannya gerakan kelompok radikal masih terus berlangsung. Propaganda untuk melakukan teror dan aksi-aksi kekerasan masih terus berlangsung. Ini patut kita pahami bersama bahwa gerakan yang berlatar belakang ideologi tidak akan berhenti dengan tertangkapnya para pelaku. Selama ideologi radikal tidak bisa dinetralisir, mereka akan terus melakukan aksinya," ujar Ansyaad.

Anda tidak dapat mempertimbangkan semua yang anda hanya membaca untuk menjadi informasi penting tentang
. Tapi jangan heran jika Anda menemukan diri Anda mengingat dan menggunakan informasi ini sangat dalam beberapa hari mendatang.

Ansyaad mencontohkan, setelah peristiwa bom Bali I pada 2002 lalu, hampir seluruh pelaku berhasil ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Namun, pada 2003 kelompok tersebut kembali melakukan aksi teror bom di Hotel JW Marriott. Tak hanya itu, setelah ditangkap dan diadili, kelompok itu kembali melakukan aksi teror bom lagi di depan Kedutaan Besar Australia.

"Dari catatan-catatan itu dapat dikatakan kalau aksi-aksi terorisme itu masih menjadi ancaman serius buat negara ini," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Ansyaad, untuk mengantisipasi aksi-aksi terorisme tersebut, pemerintah harus meningkatkan upaya pemberantasan terorisme melalui penegakan hukum yang lebih efektif. Menurut dia, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah memaksimalkan aturan-aturan yang terkandung dalam Undang-Undang Pemberantasan Terorisme yang saat ini tengah direvisi.

"Masih banyak masalah lain mengenai kelemahan pemberantasan terorisme ini, seperti penegakan hukum dari jaringan-jaringan yang banyak tercecer. Akibatnya, jaringan dan pimpinannya terhindar dari tuntutan. Lalu, masa penangkapan dan penahanan yang terlalu singkat, saksi tidak bertatap muka dengan terdakwa belum diterapkan, propaganda teroris yang sangat gencar, dan sebagainya. Jadi inilah yang harus dikaji lebih serius sehingga nantinyaancaman-ancaman terorisme ini dapat diminimalisir," tuturnya.

Apakah ada benar-benar ada informasi tentang
yang nonesensial? Kita semua melihat hal-hal dari sudut yang berbeda, sehingga sesuatu yang relatif tidak signifikan untuk yang satu akan sangat penting untuk yang lain.