JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan Komisi III seharusnya tidak mementingkan status dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah jika sudah diundang untuk dimintai keterangan ke DPR. Komisi seharusnya fokus pada keterangan yang akan diperoleh dari tamu-tamu yang sudah diundang ke DPR. "KPK itu kan undangan. Yang mengundang Komisi III, tentu yang diundang sebagai tamu. Lihat konteks undangan, maksudnya apa. Lihat fungsi DPR, legislasi, budgeting dan pengawasan. Kemarin, konteksnya kan dalam pengawasan, minta keterangan. Dalam minta keterangan, siapapun orangnya, dalam posisi apapun musti kita hargai," katanya di Gedung DPR RI, Selasa (1/2/2011). Now that we've covered those aspects of mobil keluarga ideal terbaik indonesia, let's turn to some of the other factors that need to be considered.
Politisi Demokrat ini mencontohkan, Panja Pajak Komisi III sendiri akan memanggil Gayus Tambunan untuk dimintai keterangan. Gayus sendiri, lanjutnya, sudah berstatus sebagai terpidana. Namun, yang dibutuhkan dan akan dipersoalkan adalah keterangannya, bukan statusnya yang sudah terpidana. "Nah, Komisi III panggil KPK kan untuk meminta keterangan tentang kinerja KPK. Paling tidak, kalau tidak anggap Bibit dan Chandra sementara karena perbedaan persepsi kan ada Busyro, minta saja penjelasan kepadanya," tambahnya. Ketika ditanya mengenai keputusan yang sudah diambil Komisi III, Marzuki menolak menilai apakah tindakan itu etis atau tidak. Menurutnya, silahkan dinilai dari kepentingan Komisi memanggil KPK. Dalam rapat dengan KPK kemarin, terjadi perdebatan sengit di internal Komisi III terkait status Bibit-Chandra pasca-deponeering yang diterbitkan Jaksa Agung. Para wakil rakyat itu menilai, status keduanya masih tersangka dan secara etik tak diperkenankan mengikuti rapat di DPR. Namun, keputusan tersebut resmi dipertanyakan KPK, melalui surat yang dilayangkan ke Dewan pada hari ini.
Politisi Demokrat ini mencontohkan, Panja Pajak Komisi III sendiri akan memanggil Gayus Tambunan untuk dimintai keterangan. Gayus sendiri, lanjutnya, sudah berstatus sebagai terpidana. Namun, yang dibutuhkan dan akan dipersoalkan adalah keterangannya, bukan statusnya yang sudah terpidana. "Nah, Komisi III panggil KPK kan untuk meminta keterangan tentang kinerja KPK. Paling tidak, kalau tidak anggap Bibit dan Chandra sementara karena perbedaan persepsi kan ada Busyro, minta saja penjelasan kepadanya," tambahnya. Ketika ditanya mengenai keputusan yang sudah diambil Komisi III, Marzuki menolak menilai apakah tindakan itu etis atau tidak. Menurutnya, silahkan dinilai dari kepentingan Komisi memanggil KPK. Dalam rapat dengan KPK kemarin, terjadi perdebatan sengit di internal Komisi III terkait status Bibit-Chandra pasca-deponeering yang diterbitkan Jaksa Agung. Para wakil rakyat itu menilai, status keduanya masih tersangka dan secara etik tak diperkenankan mengikuti rapat di DPR. Namun, keputusan tersebut resmi dipertanyakan KPK, melalui surat yang dilayangkan ke Dewan pada hari ini.
