JAKARTA, KOMPAS.com- Salah satu tersangka kasus dugaan suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004, Agus Condro, akan menjalani sidang perdana pekan depan. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum mantan anggota DPR asal Fraksi PDI Perjuangan tersebut, Firman Wijaya, saat mendatangi gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/3/2011). "Akan disidangkan pekan depan, mungkin hari Senin. Saya sudah dapat berkas acara pemeriksaan dan surat dakwaan Pak Agus," katanya. Firman yang mendatangi gedung KPK hari ini juga mempertanyakan realisasi perlindungan terhadap Agus Condro dari KPK dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Anda dapat melihat bahwa ada nilai praktis dalam mempelajari lebih banyak tentang Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah. Dapatkah Anda memikirkan cara-cara untuk menerapkan apa yang telah dibahas sejauh ini?
Seperti diketahui, Agus Condro adalah whistle blower dalam kasus dugaan suap cek perjalanan pemilihan Miranda Goeltom tersebut. Suap yang mengalir pada anggota DPR 1999-2004 itu terungkap dari "nyanyian" Agus. Pihak Agus sebelumnya mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. "Menurut saya perlindungan itu harus jelas, harus segera (dirumuskan bentuk perlindungannya). Karena ini penting untuk menyikapi adanya sentimen terhadap gerakan antikorupsi," kata Firman. Menurutnya, bentuk perlindungan yang seharusnya diterima Agus adalah materi dakwaan yang berbeda dengan tersangka kasus cek perjalanan lainnya. "Dengan begitu whistle blower tidak akan ragu mengungkap perkara," ujarnya. Ia juga berharap, pengadilan tindak pidana korupsi memberi perlakuan berbeda kepada Agus mengingat kliennya adalah whistle blower. "Saja juga berharap Pak Agus konsisten dengan posisinya sebagai whistle blower sampai nanti perkaranya diputus," kata Firman.
Seperti diketahui, Agus Condro adalah whistle blower dalam kasus dugaan suap cek perjalanan pemilihan Miranda Goeltom tersebut. Suap yang mengalir pada anggota DPR 1999-2004 itu terungkap dari "nyanyian" Agus. Pihak Agus sebelumnya mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. "Menurut saya perlindungan itu harus jelas, harus segera (dirumuskan bentuk perlindungannya). Karena ini penting untuk menyikapi adanya sentimen terhadap gerakan antikorupsi," kata Firman. Menurutnya, bentuk perlindungan yang seharusnya diterima Agus adalah materi dakwaan yang berbeda dengan tersangka kasus cek perjalanan lainnya. "Dengan begitu whistle blower tidak akan ragu mengungkap perkara," ujarnya. Ia juga berharap, pengadilan tindak pidana korupsi memberi perlakuan berbeda kepada Agus mengingat kliennya adalah whistle blower. "Saja juga berharap Pak Agus konsisten dengan posisinya sebagai whistle blower sampai nanti perkaranya diputus," kata Firman.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar