JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar selama ini bekerja sesuai dengan harapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kader Partai Golkar yang berada di parlemen dan kabinet selalu berusaha menindaklanjuti apa yang dikehendaki Presiden. Demikian disampaikan Ketua Bidang Informasi dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Fuad Hasan Masyhur, Jumat (4/3), saat dihubungi, di Jakarta. Ia menjelaskan, ketika Presiden mengeluarkan instruksi penyelesaian kasus yang melibatkan mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan, Partai Golkar berusaha menjalankan instruksi itu secepat mungkin. "Itulah sebabnya Partai Golkar mendukung hak angket pajak di DPR. Partai Golkar ingin mewujudkan instruksi Presiden secepat mungkin dan membongkar mafia pajak," jelas Fuad. Mafia pajak, menurut Fuad , sangat merugikan rakyat. Uang dalam jumlah besar diselewengkan akibat keberadaan mafia pajak. "Bayangkan, seorang Gayus HP Tambunan saja bisa mempunyai kekayaan sebanyak itu. Lantas berapa sebenarnya kerugian negara yang ditimbulkan akibat keberadaan ma fia pajak," ucapnya. Those of you not familiar with the latest on mobil keluarga ideal terbaik indonesia now have at least a basic understanding. But there's more to come.
Untuk itu, kader Partai Golkar di DPR pun gigih mendukung hak angket pajak. Partai Golkar ingin membongkar mafia pajak, sesuai instruksi Presiden, secepat mungkin. Terkait rencana Presiden SBY untuk menjalin komunikasi intensif denganpartai-partai koalisi, Fuad menganggap hal itu wajar. "Sebagai dua sahabat, saya rasa wajar jika Pak SBY dan Pak Ical (Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar) saling berkomunikasi. Tentu Pak Ical akan melakukan komunikasi tersebut ketika Presiden seda ng tidak disibukkan dengan pekerjaan," ujarnya. Menyusul voting hak angket pajak, SBY menyatakan akan berkomunikasi dengan partai-partai koalisi guna memastikan kembali komitmen mereka dalam mendukung pemerintahan SBY-Boediono. Ada enam partai koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono. Selain Partai Golkar, mereka adalah Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Berbeda dengan sikap partai koalisi lainnya, Partai Golkar dan PKS bersikap mendukung hak angket pajak. Voting hak angket itu akhirnya dimenangi kubu penentang dengan keunggulan dua suara.
Untuk itu, kader Partai Golkar di DPR pun gigih mendukung hak angket pajak. Partai Golkar ingin membongkar mafia pajak, sesuai instruksi Presiden, secepat mungkin. Terkait rencana Presiden SBY untuk menjalin komunikasi intensif denganpartai-partai koalisi, Fuad menganggap hal itu wajar. "Sebagai dua sahabat, saya rasa wajar jika Pak SBY dan Pak Ical (Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar) saling berkomunikasi. Tentu Pak Ical akan melakukan komunikasi tersebut ketika Presiden seda ng tidak disibukkan dengan pekerjaan," ujarnya. Menyusul voting hak angket pajak, SBY menyatakan akan berkomunikasi dengan partai-partai koalisi guna memastikan kembali komitmen mereka dalam mendukung pemerintahan SBY-Boediono. Ada enam partai koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono. Selain Partai Golkar, mereka adalah Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Berbeda dengan sikap partai koalisi lainnya, Partai Golkar dan PKS bersikap mendukung hak angket pajak. Voting hak angket itu akhirnya dimenangi kubu penentang dengan keunggulan dua suara.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar