JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Keadailan Sejahtera Yudi Widiana Adia menilai, pemerintah tidak punya perencanaan yang baik terkait tarif kereta. Ia mengkritik alasan pemerintah yang menyatakan bahwa penundaan kenaikan tarif kereta api kelas ekonomi, setelah sempat dinaikkan selama satu hari. Pemerintah beralasan untuk mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat. Alasan ini, menurut Yudi, justru memperlihatkan pemerintah tidak mempunyai perencanaan yang jelas dalam formulasi kebijakan publik, utamanya di bidang layanan kereta api. See how much you can learn about mobil keluarga ideal terbaik indonesia when you take a little time to read a well-researched article? Don't miss out on the rest of this great information.
"Seharusnya sebelum mengeluarkan kebijakan, pemerintah sudah mendengarkan aspirasi berbagai pihak dan melihat secara riil kondisi rakyat dan bukan sebaliknya, terburu-buru mengeluarkan kebijakan tanpa terlebih dahulu mendengarkan aspirasi masyarakat" ujar Yudi di Jakarta, Selasa (11/1). Menurut Yudi, ketidakmampuan pemerintah untuk merencanakan dan mengimplementasi kebijakan di bidang layanan kereta api, berdampak pada semakin tersudutnya posisi PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) di antarapermintaan masyarakat untuk pelayanan yang lebih baik, dan tuntutan dari pemerintah untuk mendapatkan keuntungan. "Di satu sisi PT KAI diminta untuk memenuhi aspirasi masyarakat untuk pelayanan kereta api yang lebih baik dan nyaman. Namun, di sisi lain pemerintah terus menuntut keuntungan maksimal dari pelayanan kereta api tanpa memberikan subsidi yang memadai," ujar anggota DPR RI dari Dapil Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini.
"Seharusnya sebelum mengeluarkan kebijakan, pemerintah sudah mendengarkan aspirasi berbagai pihak dan melihat secara riil kondisi rakyat dan bukan sebaliknya, terburu-buru mengeluarkan kebijakan tanpa terlebih dahulu mendengarkan aspirasi masyarakat" ujar Yudi di Jakarta, Selasa (11/1). Menurut Yudi, ketidakmampuan pemerintah untuk merencanakan dan mengimplementasi kebijakan di bidang layanan kereta api, berdampak pada semakin tersudutnya posisi PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) di antarapermintaan masyarakat untuk pelayanan yang lebih baik, dan tuntutan dari pemerintah untuk mendapatkan keuntungan. "Di satu sisi PT KAI diminta untuk memenuhi aspirasi masyarakat untuk pelayanan kereta api yang lebih baik dan nyaman. Namun, di sisi lain pemerintah terus menuntut keuntungan maksimal dari pelayanan kereta api tanpa memberikan subsidi yang memadai," ujar anggota DPR RI dari Dapil Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar