JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim memutuskan menghilangkan saksi-saksi yang belum bersaksi di sidang terdakwa Komjen Susno Duadji dalam daftar saksi. Keputusan itu lantaran hingga hari ini, Selasa (18/1/2011), Jaksa Penuntut Umum (JPU) tetap tidak bisa menghadirkan saksi-saksi di persidangan. "Kami tidak bisa beri kesempatan terus menerus. Majelis menyatakan penuntut umum tidak mampu lagi hadirkan saksi-saksi di BAP (berita acara pemeriksaan)," ucap Charis Mardiyanto, ketua majelis hakim, di sidang Susno di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/1/2011). Oleh karena itu, majelis hakim memberi kesempatan kepada pihak Susno untuk menghadirkan saksi-saksi yang meringankan pada sidang selanjutnya. "Kami tidak mengulur-ulur waktu," kata dia. The information about mobil keluarga ideal terbaik indonesia presented here will do one of two things: either it will reinforce what you know about mobil keluarga ideal terbaik indonesia or it will teach you something new. Both are good outcomes.
Narendra Jatna, salah satu JPU, mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan penghilangan saksi-saksi, baik terkait perkara ikan arwana maupun perkara pemotongan dana pengamanan Pemilukada Jawa Barat tahun 2008. Menurut dia, keterangan saksi-saksi yang sudah hadir telah membuktikan rangkaian dua perkara itu. "Sampai saat ini cukup," kata dia. Seperti diketahui, Charis maupun tim penasihat hukum Susno berkali-kali mengkritik kerja JPU dalam menghadirkan saksi. Beberapa sidang tidak efektif lantaran saksi yang hadir hanya beberapa orang bahkan sama sekali tidak hadir. Pihak Susno berkali-kali meminta agar saksi-saksi yang dianggap penting dihadirkan. Terkait kasus ikan arwana, Susno meminta dihadirkan Dadang Aprianto (office boy di kantor Sjahril Djohan), Vincent Apriono dan Ho Kian Huat (pengusaha). Kesaksian mereka, menurut pihak Susno, untuk membuktikan adanya rekayasa kasus korupsi senilai Rp 500 miliar yang dituduhkan. Begitu pula terkait kasus pemilukada. Pihak Susno meminta beberapa pejabat Polri dihadirkan diantarannya Kombes Slamet Sopandi, (Direktur Intelkam Polda Jawa Barat), Brigjen (Pol) Purn Tjepjep Lukman (mantan Irwasda Polda Jabar) dan Brigjen Pol Bambang Parsono (mantan Kapolwiltabes Bandung). Kesaksian para pejabat Polri itu, menurut pihak Susno, untuk membuktikan bahwa Susno tidak memerintahkan Maman Abdulrahman, mantan Kepala Bidang Keuangan Polda Jabar untuk memotong dana pengamanan pemilukada Jabar tahun 2008.
Narendra Jatna, salah satu JPU, mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan penghilangan saksi-saksi, baik terkait perkara ikan arwana maupun perkara pemotongan dana pengamanan Pemilukada Jawa Barat tahun 2008. Menurut dia, keterangan saksi-saksi yang sudah hadir telah membuktikan rangkaian dua perkara itu. "Sampai saat ini cukup," kata dia. Seperti diketahui, Charis maupun tim penasihat hukum Susno berkali-kali mengkritik kerja JPU dalam menghadirkan saksi. Beberapa sidang tidak efektif lantaran saksi yang hadir hanya beberapa orang bahkan sama sekali tidak hadir. Pihak Susno berkali-kali meminta agar saksi-saksi yang dianggap penting dihadirkan. Terkait kasus ikan arwana, Susno meminta dihadirkan Dadang Aprianto (office boy di kantor Sjahril Djohan), Vincent Apriono dan Ho Kian Huat (pengusaha). Kesaksian mereka, menurut pihak Susno, untuk membuktikan adanya rekayasa kasus korupsi senilai Rp 500 miliar yang dituduhkan. Begitu pula terkait kasus pemilukada. Pihak Susno meminta beberapa pejabat Polri dihadirkan diantarannya Kombes Slamet Sopandi, (Direktur Intelkam Polda Jawa Barat), Brigjen (Pol) Purn Tjepjep Lukman (mantan Irwasda Polda Jabar) dan Brigjen Pol Bambang Parsono (mantan Kapolwiltabes Bandung). Kesaksian para pejabat Polri itu, menurut pihak Susno, untuk membuktikan bahwa Susno tidak memerintahkan Maman Abdulrahman, mantan Kepala Bidang Keuangan Polda Jabar untuk memotong dana pengamanan pemilukada Jabar tahun 2008.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar