KOMPAS.com " Kecelakaan pesawat Merpati MA-60 di Kaimana, Papua Barat, tak cuma menimbulkan korban jiwa. Setelah terjadinya kecelakaan ini, rentetan pertanyaan atas alasan pembelian pesawat ini dan proses pengadaannya muncul. Hari Laksono, mantan Direktur Industri Pesawat Terbang Nasional (IPTN) masa pemerintahan BJ Habibie atau sebelum berubah menjadi PT Dirgantara Indonesia, mengatakan, kualitas Xian MA-60 yang diproduksi China masih di bawah CN 235 yang diproduksi IPTN. Menurut Hari, MA-60 merupakan pengembangan dari pesawat Antonov 24 dan 26 yang dikembangkan Rusia. Selama ini dikenal bahwa pesawat yang dikembangkan Rusia lebih rentan daripada buatan Barat. "Kalau misalnya dibandingkan dengan Boeing 737, maka Boeing kecelakaan satu kali, pesawat Rusia sudah delapan kali. Kalau dibandingkan Airbus, maka Airbus satu kali, pesawat Rusia sudah 15 kali," kata Hari dalam diskusi "Kasus Merpati MA-60, Nasionalisme dan Industri Penerbangan" yang diadakan hari ini di Rumah Perubahan 2.0, Jakarta Pusat. Pesawat CN 235, menurut Hari, lebih baik daripada MA-60. "CN 235 itu sudah dapat sertifikat dari FAA, MA-60 ini kan belum," urai Hari. Dengan fakta itu, CN 235 mempunyai kelayakan lebih tinggi dibanding MA-60. Setelah Anda mulai bergerak melampaui informasi latar belakang dasar, Anda mulai menyadari bahwa ada lebih banyak
dari Anda mungkin memiliki pikiran pertama.
Terkait dengan dana 220 juta dollar AS yang dipinjam untuk membeli MA-60, Hari mengatakan, "Kalau itu dipakai untuk membeli CN 235, maka bisa dapat 20, sekaligus spare part, plus service full, dan bisa bayar di belakang." Hari mengaku bingung dengan alasan Merpati membeli MA-60. "Katanya biar kapasitasnya bisa 50 orang. Tapi yang jatuh di Kaimana itu kan kapasitasnya cuma 25 atau 27 orang. Bagaimana itu?" kata Hari. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Akbar Faisal, anggota DPR dari Partai Hanura, mengatakan, "Pembelian pesawat ini bukti bahwa pemerintah selama ini tidak berpihak dengan industri dalam negeri." Menurutnya, pemerintah selama ini hanya berpihak pada industri yang menghidupi banyak rakyat kecil seperti olahan kayu dan rotan. "Tapi, bagaimana dengan industri strategis seperti pesawat terbang?" tanyanya. Ia membenarkan bahwa industri yang menghidupi rakyat kecil memang harus didukung, tetapi hal yang sama juga harus dilakukan pada industri strategis. "Kalau mau berpihak pada industri dalam negeri, harus serius dong. Jangan cuma pada industri singkong," cetusnya. Hari menimpali, China sendiri yang memproduksi MA-60 menaruh perhatian besar pada industri strategis. "Pesawat menjadi satu dari 16 industri strategis yang didukung, selain drugs dan telekomunikasi," paparnya. Menurutnya, hal yang sama semestinya juga bisa dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
Terkait dengan dana 220 juta dollar AS yang dipinjam untuk membeli MA-60, Hari mengatakan, "Kalau itu dipakai untuk membeli CN 235, maka bisa dapat 20, sekaligus spare part, plus service full, dan bisa bayar di belakang." Hari mengaku bingung dengan alasan Merpati membeli MA-60. "Katanya biar kapasitasnya bisa 50 orang. Tapi yang jatuh di Kaimana itu kan kapasitasnya cuma 25 atau 27 orang. Bagaimana itu?" kata Hari. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Akbar Faisal, anggota DPR dari Partai Hanura, mengatakan, "Pembelian pesawat ini bukti bahwa pemerintah selama ini tidak berpihak dengan industri dalam negeri." Menurutnya, pemerintah selama ini hanya berpihak pada industri yang menghidupi banyak rakyat kecil seperti olahan kayu dan rotan. "Tapi, bagaimana dengan industri strategis seperti pesawat terbang?" tanyanya. Ia membenarkan bahwa industri yang menghidupi rakyat kecil memang harus didukung, tetapi hal yang sama juga harus dilakukan pada industri strategis. "Kalau mau berpihak pada industri dalam negeri, harus serius dong. Jangan cuma pada industri singkong," cetusnya. Hari menimpali, China sendiri yang memproduksi MA-60 menaruh perhatian besar pada industri strategis. "Pesawat menjadi satu dari 16 industri strategis yang didukung, selain drugs dan telekomunikasi," paparnya. Menurutnya, hal yang sama semestinya juga bisa dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar