JAKARTA, KOMPAS.com- Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Penegak Citra DPR dan Pemantauan Rencana Pembangunan Gedung DPR kembali mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (5/4/2011). Kedatangan mereka kali ini untuk menyerahkan sejumlah bukti tambahan melengkapi laporan aduan mereka tentang dugaan korupsi dalam rencana pembangunan gedung DPR yang disampaikan kepada pimpinan KPK bulan Februari lalu. "Ada tambahan informasi, ada tambahan data, para pihak yang terkait mulai memberi tambahan data dan informasi kepada kita. Kita analisis, kita tabulasikan yang menghasilkan kecurigaan bahwa polemik itu sudah sejak di-launching tahun 2007, dimana anggota yang lama sudah tegas menolak," ujar peneliti Transpansi Internasional Indonesia (TII) yang tergabung dalam koalisi,Heni Yulianto. Mereka meminta KPK segera menelisik dugaan adanya penyelewengan dalam rencana pembangunan gedung DPR, terutama yang berkaitan dengan anggaran biaya konsultasi rencana pembangunan gedung yang nilainya mencapai Rp14,5 miliar. Menurut Heni, terdapat dugaan tindak pidana korupsi dalam penentuan anggaran konsultasi tersebut. Penganggaran dana konsultasi dinilainya tidak transparan dan melalui proses yang tidak wajar. Mereka dari Anda tidak akrab dengan yang terakhir pada Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah sekarang memiliki setidaknya pemahaman dasar. Tapi ada lagi yang akan datang.
"Apakah memang ada indikasi korupsi, mark up, atau permainan antara oknum DPR dan kontraktor," katanya. Ketidakwajaran tersebut, lanjut Heni, terlihat pula dari biayakonsultasi yang berubah-ubah. "Awalnya dibilang Rp50 miliar, berubah jadi Rp20 miliar, sekarang Rp 18 miliar sekian, kemarin Setjen (Sekretariat Jenderal DPR) merevisi angka jadi Rp14,5 miliar. Ini menjadi angka-angka yang misterius yang sebenarnya publik wajib bertanya angka itu real-nya berapa, untuk apa saja," paparnya. Selain itu, anggaran untuk biaya konsultasi tersebut, sepengetahuannya tidak disetujui pimpinan DPR periode sebelumnya. "Tapi ini terus menerus berjalan. Keputusan politik apa yang melanjutkan ini? Dokumen yang mana? Yang disampaikan ke kita selalu dokumen yang sudah diedit, bukan yang asli," ungkap Heni. Seperti diketahui, DPR berencana membangun gedung baru yang anggarannya mencapai Rp 1, 138 triliun. Rencana pembangunan gedung baru tersebut mengundang kritikan dari sejumlah pihak. Para aktivis juga melayangkan gugatan kepada DPR atas rencananya itu. LSM yang tergabung dalam koalisi ini diantaranya Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW), Komite Pemilih Indonesia (TePI), dan Indonesia Budget Center (IBC).
"Apakah memang ada indikasi korupsi, mark up, atau permainan antara oknum DPR dan kontraktor," katanya. Ketidakwajaran tersebut, lanjut Heni, terlihat pula dari biayakonsultasi yang berubah-ubah. "Awalnya dibilang Rp50 miliar, berubah jadi Rp20 miliar, sekarang Rp 18 miliar sekian, kemarin Setjen (Sekretariat Jenderal DPR) merevisi angka jadi Rp14,5 miliar. Ini menjadi angka-angka yang misterius yang sebenarnya publik wajib bertanya angka itu real-nya berapa, untuk apa saja," paparnya. Selain itu, anggaran untuk biaya konsultasi tersebut, sepengetahuannya tidak disetujui pimpinan DPR periode sebelumnya. "Tapi ini terus menerus berjalan. Keputusan politik apa yang melanjutkan ini? Dokumen yang mana? Yang disampaikan ke kita selalu dokumen yang sudah diedit, bukan yang asli," ungkap Heni. Seperti diketahui, DPR berencana membangun gedung baru yang anggarannya mencapai Rp 1, 138 triliun. Rencana pembangunan gedung baru tersebut mengundang kritikan dari sejumlah pihak. Para aktivis juga melayangkan gugatan kepada DPR atas rencananya itu. LSM yang tergabung dalam koalisi ini diantaranya Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW), Komite Pemilih Indonesia (TePI), dan Indonesia Budget Center (IBC).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar