JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merupakan peringatan kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono untuk membenahi kinerjanya. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung di Gedung DPR RI, Senin (27/6/2011). Apa alasannya menyebutkan ini peringatan?"Ini sebenarnya warning bagi kredibilitas pemerintahan SBY-Boediono karena ini survei terendah yang pernah ada ketika sedang tidak menaikkan apa-apa. Berbeda ketika tahun 2008, menaikkan BBM pada waktu itu. Memang sempat turun, tapi tidak sampai di bawah 50 persen," katanya. Hasil survei ini, lanjut Pramono, tampak seperti anomali. Karena ketika kondisi makroekonomi Indonesia sedang baik, penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan SBY-Boediono menurun sampai 47,2 persen. Oleh karena itu, politisi PDI-P ini menilai ada persoalan lain menyangkut kredibilitas pemerintahan. Mereka dari Anda tidak akrab dengan yang terakhir pada
sekarang memiliki setidaknya pemahaman dasar. Tapi ada lagi yang akan datang.
"Jadi ini warning yang harus diperhatikan pemerintah, terutama Presiden SBY, bagaimana memperbaiki kinerja," tambahnya. Pramono mencontohkan kebijakan pemerintah yang kerap membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus setiap ada persoalan, misalnya ketika persoalan tenaga kerja Indonesia (TKI) muncul. Menurut Pramono, kerja Satgas justru kontraproduktif dan tumpang tindih dengan lembaga atau badan lain yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap persoalan tersebut. "Misalnya kenapa urusan TKI itu tidak diserahkan saja ke Menakertrans dan BNP2TKI untuk bertanggung jawab. Kalau memang tidak bisa selesai, ya sudah, menterinya atau kepala BNP2TKI-nya yang paling bertanggung jawab. Gitu lho.. Nah, karena banyak persoalan yang tak terselesaikan, inilah mungkin yang menjadi penyebab kepercayaan publik mengalami penurunan. Itu kan merata, termasuk pemilih Demokrat, enggak hanya pemilih PDI¬P," tandasnya. Seperti diberitakan, survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mendapatkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintaha Presiden Yudhoyono merosot. Survei terhadap kepuasan publik pada bulan Juni 2011 turun sekitar 9,5 persen dibandingkan hasil survei pada Juni 2010. Ketidakpuasan publik tercermin pada aspek-aspek ekonomi, politik, penegakan hukum, hingga keamanan padaperiode Januari 2010-Juni 2011.
"Jadi ini warning yang harus diperhatikan pemerintah, terutama Presiden SBY, bagaimana memperbaiki kinerja," tambahnya. Pramono mencontohkan kebijakan pemerintah yang kerap membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus setiap ada persoalan, misalnya ketika persoalan tenaga kerja Indonesia (TKI) muncul. Menurut Pramono, kerja Satgas justru kontraproduktif dan tumpang tindih dengan lembaga atau badan lain yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap persoalan tersebut. "Misalnya kenapa urusan TKI itu tidak diserahkan saja ke Menakertrans dan BNP2TKI untuk bertanggung jawab. Kalau memang tidak bisa selesai, ya sudah, menterinya atau kepala BNP2TKI-nya yang paling bertanggung jawab. Gitu lho.. Nah, karena banyak persoalan yang tak terselesaikan, inilah mungkin yang menjadi penyebab kepercayaan publik mengalami penurunan. Itu kan merata, termasuk pemilih Demokrat, enggak hanya pemilih PDI¬P," tandasnya. Seperti diberitakan, survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mendapatkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintaha Presiden Yudhoyono merosot. Survei terhadap kepuasan publik pada bulan Juni 2011 turun sekitar 9,5 persen dibandingkan hasil survei pada Juni 2010. Ketidakpuasan publik tercermin pada aspek-aspek ekonomi, politik, penegakan hukum, hingga keamanan padaperiode Januari 2010-Juni 2011.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar