JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Demokrat, Saan Mustopa, menyatakan pihaknya akan secara serius membantu menemukan tenaga kerja Indonesia asal Karawang, Karsih bin Ocim. Janji itu ia sampaikan di ruang Fraksi Demokrat Lantai 9 Gedung DPR RI, saat mengundang keluarga Karsih, Kamis (23/06/2011) ini. Lihat berapa banyak Anda dapat belajar tentang
ketika Anda mengambil sedikit waktu untuk membaca sebuah artikel baik diteliti? Jangan lewatkan pada sisa informasi yang besar ini.
Karsih dikabarkan mendapat hukum pancung di Arab Saudi pada tahun 2007, karena dituduh membunuh anak majikannya. "Untuk kasus ini, kami akan serius mengetahui posisi Karsih. Termasuk dari sejumlah TKI yang terancam di hukum mati. Karsih berasal dalam dapil saya (Kawarang). Saya berkewajiban untuk berusaha maksimal mencari informasi posisi Karsih," kata Saan. Saan akan meminta bantuan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Kedutaan Besar RI di Arab Saudi untuk mencari Karsih. Apalagi dengan dibentuknya Satgas untuk TKI, dapat bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta BNP2TKI untuk menyelesaikan masalah-masalah TKI saat ini. Ia membantah pembentukan Satgas karena lembaga pemerintah gagal menyelesaikan problema TKI, seperti pada kasus Ruyati, Darsem, Karsih, dan TKI lainnya. "Menurut saya mereka (Satgas) bisa saling bersinergi dengan BNP2TKI, untuk benar-benar bisa melindungi, menyelesaikan berbagai problem.Ini bisa mendukung lembaga yang sudah ada. Ini sangat menarik perhatian," katanya.
Karsih dikabarkan mendapat hukum pancung di Arab Saudi pada tahun 2007, karena dituduh membunuh anak majikannya. "Untuk kasus ini, kami akan serius mengetahui posisi Karsih. Termasuk dari sejumlah TKI yang terancam di hukum mati. Karsih berasal dalam dapil saya (Kawarang). Saya berkewajiban untuk berusaha maksimal mencari informasi posisi Karsih," kata Saan. Saan akan meminta bantuan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Kedutaan Besar RI di Arab Saudi untuk mencari Karsih. Apalagi dengan dibentuknya Satgas untuk TKI, dapat bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta BNP2TKI untuk menyelesaikan masalah-masalah TKI saat ini. Ia membantah pembentukan Satgas karena lembaga pemerintah gagal menyelesaikan problema TKI, seperti pada kasus Ruyati, Darsem, Karsih, dan TKI lainnya. "Menurut saya mereka (Satgas) bisa saling bersinergi dengan BNP2TKI, untuk benar-benar bisa melindungi, menyelesaikan berbagai problem.Ini bisa mendukung lembaga yang sudah ada. Ini sangat menarik perhatian," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar