JAKARTA, KOMPAS.com " Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat akan melakukan rapat internal untuk membahas surat dari pimpinan Badan Anggaran DPR yang mempermasalahkan pemeriksaan empat pemimpin Banggar di Komisi Pemberantasan Korupsi. Diperkirakan, pimpinan DPR bersama pimpinan Banggar dan Komisi III akan melakukan pertemuan dengan Kepala Polri, Jaksa Agung, dan Ketua KPK, pekan depan, untuk membahas keberatan Banggar. Hal itu dikatakan Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR, Jumat (23/9/2011), di Kompleks DPR, Jakarta. Priyo meluruskan pemberitaan yang menyebutkan Banggar memboikot pembahasan RAPBN 2012. Dalam surat, kata dia, para pimpinan Banggar sepakat mengembalikan mandat yang diberikan kepada pimpinan DPR. Jika Anda dasar apa yang Anda lakukan pada informasi yang tidak akurat, Anda mungkin akan tidak menyenangkan terkejut oleh konsekuensi. Pastikan Anda mendapatkan cerita
keseluruhan dari sumber-sumber informasi.
Menurut Priyo, para pimpinan Banggar merasa tidak nyaman dengan pemeriksaan seluruh pimpinan Banggar secara kelembagaan oleh KPK. Dalam pemeriksaan ditanyakan masalah kebijakan, terutama terkait kasus proyek di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. "Konstitusi mengamanatkan DPR memiliki wewenanguntuk membahas usulan anggaran yang diajukan Presidenlewat Menteri Keuangan. Mengapa, kok,kemudian seperti disalahkan? Semua telunjuk tertuju kepada pimpinan dan anggota Banggar. Itu yang tidak nyaman," papar dia. Priyo meminta publik memaklumi sikap pimpinan Banggar tersebut. Pasalnya, katanya, hanya seperempat dari total anggaran negara dibahas di DPR. "Anggaran negara mencapai lebih dari Rp 1.500 triliun. Dariangka itu yang bisa dibahas oleh Banggar tidak lebihdari 15-20 persen.Praktis postur anggaran masih ditentukan sepihak oleh Menkeu dan kabinet dalam sidang-sidang yang dipimpinPresiden," ucap Priyo. Seperti diberitakan, keputusan para pimpinan Banggar itu diambil setelah diperiksa KPK. Mereka menilai KPK seharusnya tak memeriksa seluruh pimpinan Banggar. Ketua KPK Busyo Muqqodas menegaskan, pemanggilan empat pimpinan Banggar segaligus merupakan teknik penyelidikan.
Menurut Priyo, para pimpinan Banggar merasa tidak nyaman dengan pemeriksaan seluruh pimpinan Banggar secara kelembagaan oleh KPK. Dalam pemeriksaan ditanyakan masalah kebijakan, terutama terkait kasus proyek di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. "Konstitusi mengamanatkan DPR memiliki wewenanguntuk membahas usulan anggaran yang diajukan Presidenlewat Menteri Keuangan. Mengapa, kok,kemudian seperti disalahkan? Semua telunjuk tertuju kepada pimpinan dan anggota Banggar. Itu yang tidak nyaman," papar dia. Priyo meminta publik memaklumi sikap pimpinan Banggar tersebut. Pasalnya, katanya, hanya seperempat dari total anggaran negara dibahas di DPR. "Anggaran negara mencapai lebih dari Rp 1.500 triliun. Dariangka itu yang bisa dibahas oleh Banggar tidak lebihdari 15-20 persen.Praktis postur anggaran masih ditentukan sepihak oleh Menkeu dan kabinet dalam sidang-sidang yang dipimpinPresiden," ucap Priyo. Seperti diberitakan, keputusan para pimpinan Banggar itu diambil setelah diperiksa KPK. Mereka menilai KPK seharusnya tak memeriksa seluruh pimpinan Banggar. Ketua KPK Busyo Muqqodas menegaskan, pemanggilan empat pimpinan Banggar segaligus merupakan teknik penyelidikan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar