JAKARTA, KOMPAS.com " Sikap Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat yang memberhentikan pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2012 bisa membuat pegawai negeri sipil seluruh Indonesia malas bekerja.
Tindakan Badan Anggaran berpotensi membuat APBN 2012 menggunakan APBN 2011 yang artinya pemerintah tak bisa mengalokasikan kenaikan gaji pegawai negeri sipil di negara ini tahun depan. Koordinator Divisi Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Uchok Sky Khadafi mengungkapkan, pemerintah sempat menjanjikan alokasi kenaikan gaji PNS pada APBN 2012. Lihat berapa banyak Anda dapat belajar tentang
bejubel market place terbaik indonesia ketika Anda mengambil sedikit waktu untuk membaca sebuah artikel baik diteliti? Jangan lewatkan pada sisa informasi yang besar ini.
"Gaji pegawai tidak jadi naik. Padahal, pemerintah sudah berjanji dalam nota keuangaan RAPBN 2012," kata Uchok kepada Kompas di Jakarta, Jumat (23/9/2011). Selain itu, tunjangan operasional pegawai nilainya juga akan kecil. "Jelas ini akan membuat PNS kita malas bekerja kalau ternyata APBN 2012 sama nilainya dengan APBN tahun sebelumnya," kata Uchok. Tindakan Badan Anggaran menghentikan pembahasan RAPBN 2012 diambil setelah pimpinan mereka diperiksa bersamaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemeriksaan ini terkait keterangan salah satu tersangka kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dharnawati, yang menyatakan ada komitmen fee ke Badan Anggaran dalam pencairan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi senilai Rp 500 miliar.
Tindakan Badan Anggaran berpotensi membuat APBN 2012 menggunakan APBN 2011 yang artinya pemerintah tak bisa mengalokasikan kenaikan gaji pegawai negeri sipil di negara ini tahun depan. Koordinator Divisi Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Uchok Sky Khadafi mengungkapkan, pemerintah sempat menjanjikan alokasi kenaikan gaji PNS pada APBN 2012. Lihat berapa banyak Anda dapat belajar tentang
"Gaji pegawai tidak jadi naik. Padahal, pemerintah sudah berjanji dalam nota keuangaan RAPBN 2012," kata Uchok kepada Kompas di Jakarta, Jumat (23/9/2011). Selain itu, tunjangan operasional pegawai nilainya juga akan kecil. "Jelas ini akan membuat PNS kita malas bekerja kalau ternyata APBN 2012 sama nilainya dengan APBN tahun sebelumnya," kata Uchok. Tindakan Badan Anggaran menghentikan pembahasan RAPBN 2012 diambil setelah pimpinan mereka diperiksa bersamaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemeriksaan ini terkait keterangan salah satu tersangka kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dharnawati, yang menyatakan ada komitmen fee ke Badan Anggaran dalam pencairan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi senilai Rp 500 miliar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar