JAKARTA, KOMPAS.com- Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) menyatakan, kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah meningkat sejak Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa sesat atas Ahmadiyah pada 1980. Intensitas penyerangan terhadap Ahmadiyah meningkat lagi sejak MUI kembali menyatakan kesesatan Ahmadiyah pada 2005. "Tahun 1974 dikatakan sesat berdasarkan sembilan buku. Sampai sekarang kami tidak tahu buku apa. Bagaimana kami bisa percaya itu? Tidak pernah diajak dialog, bermusyawarah, apalagi dengan MUI karena dianggap bukan Islam," kata Amir Nasional JAI, Abdul Basit, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/2/2011). If your mobil keluarga ideal terbaik indonesia facts are out-of-date, how will that affect your actions and decisions? Make certain you don't let important mobil keluarga ideal terbaik indonesia information slip by you.
Sebelum tahun 2005, lanjut Basit, kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah tidak intens. Warga Ahmadiyah umumnya dapat hidup tenang dan aman. "Pemerintahan Soeharto luar biasa menjaga. Waktu itu tidak ada kekerasan seperti sekarang," ujarnya. Pernyataan Basit soal MUI kemudian diprotes anggota Komisi VIII DPR asal Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Zainut Tauhid Sa'adi. Dia mempertanyakan bukti atas pernyataan Basit tentang dampak fatwa MUI tersebut.Menanggapinya, Basit mengatakan bahwa berdasarkan penyelidikan Ahmadiyah, pada 22 Juni 2001 terjadi penyerangan terhadap Ahmadiyah yang dipicu fatwa MUI. "Penyerangan diprovokasi guru ngaji yang menyatakan Ahmadiyah kafir berdasarkan fatwa MUI 1980," katanya. Namun, argumen Basit tersebut diragukan Zainut. Dia meminta kepada Basit meminta maaf pada MUI jika pernyataannya itu tidak dapat dibuktikan. Sementara itu, anggota Komisi VIII Fraksi Partai Demokrat, Ratu Siti Romlah yang berasal dari daerah pemilihan Banten, mengatakan, penyerangan terhadap pengikut Ahmadiyah di Cikeusik bukan dipicu fatwa MUI. "Karena memang perbedaan pendapat antara warga dan Ahmadiyah," ujarnya.
Sebelum tahun 2005, lanjut Basit, kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah tidak intens. Warga Ahmadiyah umumnya dapat hidup tenang dan aman. "Pemerintahan Soeharto luar biasa menjaga. Waktu itu tidak ada kekerasan seperti sekarang," ujarnya. Pernyataan Basit soal MUI kemudian diprotes anggota Komisi VIII DPR asal Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Zainut Tauhid Sa'adi. Dia mempertanyakan bukti atas pernyataan Basit tentang dampak fatwa MUI tersebut.Menanggapinya, Basit mengatakan bahwa berdasarkan penyelidikan Ahmadiyah, pada 22 Juni 2001 terjadi penyerangan terhadap Ahmadiyah yang dipicu fatwa MUI. "Penyerangan diprovokasi guru ngaji yang menyatakan Ahmadiyah kafir berdasarkan fatwa MUI 1980," katanya. Namun, argumen Basit tersebut diragukan Zainut. Dia meminta kepada Basit meminta maaf pada MUI jika pernyataannya itu tidak dapat dibuktikan. Sementara itu, anggota Komisi VIII Fraksi Partai Demokrat, Ratu Siti Romlah yang berasal dari daerah pemilihan Banten, mengatakan, penyerangan terhadap pengikut Ahmadiyah di Cikeusik bukan dipicu fatwa MUI. "Karena memang perbedaan pendapat antara warga dan Ahmadiyah," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar