JAKARTA, KOMPAS.com - Andi Nurpati, mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap menghadiri pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jumat ( 15/7/2011 ), terkait kasus pemalsuan surat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa Pemilu 2009 di wilayah Sulawesi Selatan I. "Kita ikut saja. Kita dampingi," kata Denny Kailimang, penasihat hukum Andi ketika dihubungi. Denny ditanya pemanggilan pemeriksaan hari ini. Secara terpisah, Wakil Kepala Bareskrim Polri Inspektur Jenderal Matius Salempang mengatakan, pihaknya akan memeriksa Andi Nurpati dan Arsyad Sanusi, mantan hakim MK hari ini. "Kita periksa sebagai saksi," kata Matius. Ketua tim penyidik itu enggan menjelaskan alasan pemeriksaan Andi. Ketika ditanya apakah pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya telah mengarah keterlibatan Andi, Matius menjawab, "Kesimpulannya enggak mungkin saya buka karena proses masih berjalan." Jawaban sama dikatakan Matius ketika ditanya mengapa Andi yang diperiksa lebih dulu, padahal komisioner KPU tidak hanya Andi. "Itu pertimbagan penyidikan yang tidak bisa dibuka," elak dia. Matius mengatakan, apa yang terungkap di Panja Mafia Pemilu selama ini menjadi petunjuk penyidikan. "Kita tiap hari ikuti. Apapun bentuk masukan itu kita tampung. Tugas kita sekarang mencocokkan kesaksian satu dengan kesaksian lain. Kalau cocok, kita cocokkan lagi ke alat bukti lain. Jadi kita tidak bisa berandai-andi," jelas Matius. Semakin banyak informasi otentik tentang
Anda tahu, semakin banyak orang mungkin adalah untuk mempertimbangkan Anda ahli
. Baca terus untuk fakta
bahkan lebih yang Anda dapat berbagi.
Denny menilai apa yang terungkap di Panja Mafia Pemilu tidak dapat dipakai untuk menyebut kliennya terlibat dalam kasus pemalsuan. Panja, kata kata dia, bukan penegak hukum yang dapat menentukan Andi sebagai tersangka. "Kalau kami melihat Andi tidak memenuhi unsur untuk dijadikan tersangka. Yang terungkap di panja kan fakta-fakta keterangan dari pejabat. Di panja itu bersifat politis. Sementara di depan penyidikan yuridis. Keterangan (saksi) di berita acara pemeriksaan mungkin saja berbeda dengan di panja," kata Denny. Seperti diketahui, jika hadir, Andi akan diperiksa untuk pertama kali sejak kasus ini diadukan ketua MK, Mahfud MD pada 12 Februari 2010 . Di panja, nama pengurus Partai Demokrat itu disebut-sebut terlibat. Hingga saat ini, penyidik baru menetapkan satu tersangka yakni Masyhuri Hasan, mantan staf kepaniteraan di MK. Saat memberikan keterangan di panja, Andi mengaku tak tahu menahu mengenai surat dengan nomor 112 (palsu) dan 113 tertanggal 14 Agustus 2009 yang dikirimkan melalui faksimili. Dalam surat nomor 112 , putusan MK dimanipulasi sehingga berisi penambahan suara untuk calon legislatif dari Partai Hanura, yakni Dewi Yasin Limpo. Andi juga mengaku tak menerima dan menyimpan surat asli yang berisi jawaban putusan MK dengan nomor yang sama yakni 112 dan 113 tertanggal 17 Agustus. Namun, pengakuan Andi itu berbeda dengan keterangan Haryo, supir Andi, dan stafnya di KPU, Matnur. Matnur mengaku disuruh Andi untuk menyimpan surat nomor 112 . Surat itu tidak tertulis penambahan suara sehingga kursi seharusnya untuk Mastiriani Habie, caleg dari Partai Gerindra. Keterangan yang menyudutkan Andi juga disampaikan Wakil Kepala Biro KPU, Sigit Joyowardono. Menurut Sigit, sebelum Andi berpamitan untuk keluar dari KPU, Andi menyerahkan file surat asli MK kepada Kepala Biro Hukum KPU, WS Santoso. Surat itu sudah sepengetahuan WS Santoso disimpan Andi. Andi juga diketahui membaca paparan kajian mengenai penambahan suara untuk Dewi Yasin Limpo dalam rapat Pleno KPU pada 21 Agustus 2009 dan 2 September 2009 . Pembacaan pemaparan itu diduga berdasarkan surat palsu.
Denny menilai apa yang terungkap di Panja Mafia Pemilu tidak dapat dipakai untuk menyebut kliennya terlibat dalam kasus pemalsuan. Panja, kata kata dia, bukan penegak hukum yang dapat menentukan Andi sebagai tersangka. "Kalau kami melihat Andi tidak memenuhi unsur untuk dijadikan tersangka. Yang terungkap di panja kan fakta-fakta keterangan dari pejabat. Di panja itu bersifat politis. Sementara di depan penyidikan yuridis. Keterangan (saksi) di berita acara pemeriksaan mungkin saja berbeda dengan di panja," kata Denny. Seperti diketahui, jika hadir, Andi akan diperiksa untuk pertama kali sejak kasus ini diadukan ketua MK, Mahfud MD pada 12 Februari 2010 . Di panja, nama pengurus Partai Demokrat itu disebut-sebut terlibat. Hingga saat ini, penyidik baru menetapkan satu tersangka yakni Masyhuri Hasan, mantan staf kepaniteraan di MK. Saat memberikan keterangan di panja, Andi mengaku tak tahu menahu mengenai surat dengan nomor 112 (palsu) dan 113 tertanggal 14 Agustus 2009 yang dikirimkan melalui faksimili. Dalam surat nomor 112 , putusan MK dimanipulasi sehingga berisi penambahan suara untuk calon legislatif dari Partai Hanura, yakni Dewi Yasin Limpo. Andi juga mengaku tak menerima dan menyimpan surat asli yang berisi jawaban putusan MK dengan nomor yang sama yakni 112 dan 113 tertanggal 17 Agustus. Namun, pengakuan Andi itu berbeda dengan keterangan Haryo, supir Andi, dan stafnya di KPU, Matnur. Matnur mengaku disuruh Andi untuk menyimpan surat nomor 112 . Surat itu tidak tertulis penambahan suara sehingga kursi seharusnya untuk Mastiriani Habie, caleg dari Partai Gerindra. Keterangan yang menyudutkan Andi juga disampaikan Wakil Kepala Biro KPU, Sigit Joyowardono. Menurut Sigit, sebelum Andi berpamitan untuk keluar dari KPU, Andi menyerahkan file surat asli MK kepada Kepala Biro Hukum KPU, WS Santoso. Surat itu sudah sepengetahuan WS Santoso disimpan Andi. Andi juga diketahui membaca paparan kajian mengenai penambahan suara untuk Dewi Yasin Limpo dalam rapat Pleno KPU pada 21 Agustus 2009 dan 2 September 2009 . Pembacaan pemaparan itu diduga berdasarkan surat palsu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar