JAKARTA, KOMPAS.com " Anggota Komisi IV DPR, Ma'mur Hasanuddin, meminta pemerintah mengumumkanhasil audit lahan yang dilakukan pemerintah pada tahun 2010 yang menghabiskan anggaran Rp 300 miliar. "Tahun 2010, pemerintah mengusulkan audit lahan yangperkiraan awal akan membutuhkan dana Rp 50 miliar. Namun, usulan tersebut direvisi menjadi Rp 300 miliar yang diajukan pada pos anggaran perubahan padaAPBN 2010," ungkap Ma'mur, Rabu (6/7/2011), di Jakarta. Saya percaya bahwa apa yang Anda telah membaca sejauh ini informatif. Bagian berikut ini harus pergi jauh ke arah membersihkan setiap ketidakpastian yang mungkin tetap.
Publikasi hasil audit, kata Ma'mur, akan menjelaskan mulai daripelaksanaan kegiatan audit ini apakah sudah dilaksanakan atau belum. Jikasudah dilaksanakan, akan memberi informasi berharga bagi stakeholder dalam menentukan keputusan untuk melakukan investasi besar bidang pangan diIndonesia. Keterbatasan lahan selama ini dianggap sebagai kendala produksi pangannasional. Padahal, implementasi dari Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang disahkan tahun 2009 membutuhkan penentuandan pemetaan yang jelas kondisi riil lahan pertanian dan bukansekadar ditentukan dari perkiraan citra satelit semata. Menurut Ma'mur, audit lahan akan melibatkan berbagai instansipemerintah, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, BadanPertanahan Nasional, dan pemerintah daerah."Audit lahan ini bukan sekadar penampakan peta lahan, tetapi padakesepakatan tata wilayah jenis dan peruntukan lahan. Dengan demikian, tiap daerahsudah dapat segera menyelesaikan rencana tata ruang dan tata wilayahprovinsi hingga tingkat kabupaten kota," tuturnya.
Publikasi hasil audit, kata Ma'mur, akan menjelaskan mulai daripelaksanaan kegiatan audit ini apakah sudah dilaksanakan atau belum. Jikasudah dilaksanakan, akan memberi informasi berharga bagi stakeholder dalam menentukan keputusan untuk melakukan investasi besar bidang pangan diIndonesia. Keterbatasan lahan selama ini dianggap sebagai kendala produksi pangannasional. Padahal, implementasi dari Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang disahkan tahun 2009 membutuhkan penentuandan pemetaan yang jelas kondisi riil lahan pertanian dan bukansekadar ditentukan dari perkiraan citra satelit semata. Menurut Ma'mur, audit lahan akan melibatkan berbagai instansipemerintah, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, BadanPertanahan Nasional, dan pemerintah daerah."Audit lahan ini bukan sekadar penampakan peta lahan, tetapi padakesepakatan tata wilayah jenis dan peruntukan lahan. Dengan demikian, tiap daerahsudah dapat segera menyelesaikan rencana tata ruang dan tata wilayahprovinsi hingga tingkat kabupaten kota," tuturnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar