JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengecam wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). F-PAN justru mendorong KPK melakukan pembersihan internal. Penegasan itu disampaikan Sekretaris F-PAN DPR Teguh Juwarno, Minggu (31/7/2011), merespons pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie, Jumat lalu. "Kami, 46 anggota legislatif F-PAN mengecam pernyataan Ketua DPR yang mewacanakan pembubaran KPK. Wacana itu jangan sampai dimaknai sebagai keinginan DPR," kata Teguh. Setelah Anda mulai bergerak melampaui informasi latar belakang dasar, Anda mulai menyadari bahwa ada lebih banyak
dari Anda mungkin memiliki pikiran pertama.
F-PAN, ujarnya, justru mendorong Ketua KPK Busyro Muqoddas untuk segera melakukan pembersihan ke dalam. Salah satunya dengan menyingkirkan orang-orang yang bermasalah. Hal itu harus segera dilakukan untuk mengembalikan wibawa KPK. Pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie memicu kontroversi. Ia mengatakan, lembaga ad hoc tak perlu dipertahankan lagi jika memang tak lagi dapat menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik. Pasalnya, selama ini KPK diharapkan memberikan hasil yang signifikan dalam memimpin upaya pemberantasan korupsi di tingkat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, sampai saat ini, KPK dinilai tidak bisa memenuhi harapan tersebut. "KPK adalah lembaga ad hoc. Kalau lembaga ad hoc ini sudah tidak dipercaya, apa gunanya kami dirikan lembaga ini? Nyatanya, tidak membawa perubahan juga. Jadi, lebih banyak manuver politik daripada memberantas korupsi," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/7/2011). Meski belum yakin dengan kabar adanya pertemuan antara Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan M Jasin serta Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja dengan mantan Bendahara Umum Dmeokrat M Nazaruddin yang kini berstatus tersangka, Marzuki mengaku itu menjadi preseden yang memalukan jika benar-benar terjadi.
F-PAN, ujarnya, justru mendorong Ketua KPK Busyro Muqoddas untuk segera melakukan pembersihan ke dalam. Salah satunya dengan menyingkirkan orang-orang yang bermasalah. Hal itu harus segera dilakukan untuk mengembalikan wibawa KPK. Pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie memicu kontroversi. Ia mengatakan, lembaga ad hoc tak perlu dipertahankan lagi jika memang tak lagi dapat menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik. Pasalnya, selama ini KPK diharapkan memberikan hasil yang signifikan dalam memimpin upaya pemberantasan korupsi di tingkat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, sampai saat ini, KPK dinilai tidak bisa memenuhi harapan tersebut. "KPK adalah lembaga ad hoc. Kalau lembaga ad hoc ini sudah tidak dipercaya, apa gunanya kami dirikan lembaga ini? Nyatanya, tidak membawa perubahan juga. Jadi, lebih banyak manuver politik daripada memberantas korupsi," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/7/2011). Meski belum yakin dengan kabar adanya pertemuan antara Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan M Jasin serta Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja dengan mantan Bendahara Umum Dmeokrat M Nazaruddin yang kini berstatus tersangka, Marzuki mengaku itu menjadi preseden yang memalukan jika benar-benar terjadi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar